PENGENDALIAN KONTRAK DALAM PEMBAYARAN BERDASARKAN LANGKAH – LANGKAH AKHIR TAHUN ANGGARAN (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN 13/PB/2019)

Mendekati akhir tahun anggaran, maka bulan Oktober hingga Desember merupakan saat – saat yang kritis dalam pengendalian kontrak. Pada bulan – bulan ini pelaksanaan kontrak baik yang baru di tanda tangani maupun yang sedang dalam pelaksanaan kontrak, tentunya harus di kendalikan dan diawasi sebaik mungkin agar dapat selesai di akhir tahun anggaran. Terkhususnya untuk kontrak tahun tunggal yang wajib selesai paling lambat hingga 31 Desember 2019....

Read More

PEJABAT/PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK (NEW)

Pada pelaksanaan kontrak rentan terjadi adanya perubahan (adendum) kontrak akibat perbedaan kondisi lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak. Perubahan kontrak tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang “Pengadaan Barang/Pemerintah” dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan penyedia meliputi : a.  menambah atau mengurangi volume yang tercantum...

Read More

E- BOOK KONSTRUKSI

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola pengadaan tidak hanya cukup mengetahui dan memahami Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan turunannya. Pengelola Pengadaan dituntut juga untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan barang/jasa yang akan dilaksanakan proses pengadaannya. Untuk itulah maka, saya melalui blog ini ingin berbagi beberapa e-book yang didapatkan dari rekan-rekan dan group pengadaan. Adapun...

Read More

PENTINGNYA KPA YANG MERANGKAP PPK BERSERTIFIKAT PBJ DASAR

Permasalahan yang sering menghinggapi Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah rendahnya penyerapan anggaran melalui belanja barang/jasa. Dimana proses belanja barang/jasa sebagian besar melalui proses pengadaan barang/jasa. Apabila kita teliti lebih dalam, salah satu penyebabnya adalah kurangnya personil OPD yang memahami tentang proses PBJ. Pada OPD seringkali PA melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran kepada Kepala Bidang dengan mengusulkan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)...

Read More

FINALISASI RANCANGAN KONTRAK

Permasalahan kontrak yang sering terjadi adalah kurang cakapnya PPK dalam proses penyusunan dan pengelolaan kontrak serta melakukan mitigasi risiko dalamnya. PPK sebagai pengelola kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, wajib melakukan mitigasi risiko kontrak sejak awal yaitu dalam finalisasi kontrak. Finalisasi kontrak tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yaitu pada LAMPIRAN, VII. Peelaksanaan Kontrak, 7.2. Penandatangan Kontrak, 7.2.1 Persiapan Penandatangan Kontrak ...

Read More

KUMPULAN SOAL PELATIHAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT DASAR (PERPRES 16/2018)

Soal - soal latihan materi ini merupakan kumpulan soal latihan ujian dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang dibuat oleh LKPP dan rekan - rekan fasilitator PBJ. Untuk mempermudah akses dalam latihan soal maka saya buat dalam bentuk google form untuk mempermudah siapapun untuk mengakses dan mempelajarinya. Klik link dibawah ini untuk memulai latihan soal Tes Materi Ketentuan Umum Tes Materi Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tes Materi Pelaku PBJ Tes Materi PBJ...

Read More

MIND MAPPING PERMEN PUPR NOMOR 7 TAHUN 2019

Mind Mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbetuk percabangan yang dituangkan langsung kedalam media tulis (baik kertas maupun digital). Mind Mapping pada umumnya berupa suatu percabangan bagan-bagan. Manfaat dari metode pencatan menggunakan Mind Mapping terebut diantaranya adalah untuk mempermudah proses pengingatan, mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci,...

Read More

PANDUAN MENYUSUN DUPAK BAGI JFPPBJ (2)

Setelah mengumpulkan bukti pendukung dan menyusunnya dalam folder sesuai dengan artikel pada blog sebelumnya yaitu PANDUAN MENYUSUN DUPAK BAGI JFPPBJ (1). Maka kegiatan selanjutnya  yang akan rekan - rekan lakukan adalah memasukan nilai AK sesuai dengan butir kegiatan dan sub kegiatan pada form DUPAK dalam format excel. Ikuti juga : "PANDUAN MENYUSUN SKP PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA" Rekan - rekan fungsional PBJ dalam kegiatannya paling...

Read More