PASAL 88, APAKAH POKJA PEMILIHAN NON JABFUNG PBJ MASIH BISA MELAKUKAN TENDER/SELEKSI DINI?

Pasal 88 Perpres 16/2018 bergaung dimana-mana dalam setiap forum dan diskusi pengadaan barang/jasa. Padahal Perpres 16/2018 sudah lebih dari 1 tahun yang lalu diundangkan, sudah seharusnya semua perangkat dan pemangku kepentingan tidak kaget lagi dengan ketentuan dalam pasal ini yaitu “Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020”.Tetapi dalam tulisan saya ini saya tidak akan membahas hal tersebut. Saya akan coba menjawab...

Read More

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Tugas dari pokja pemilihan/pejabat pengadaan salah satunya adalah untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia (Perpres 16/2018, pasal 12 huruf a dan 13 a). Dalam ini, Pokja Pemilihan (Pokmil) melakukan proses penunjukan langsung/tender/seleksi dan Pejabat Pengadaan (PP) melakukan proses penunjukan langsung/pengadaan langsung/e-purchasing. Untuk mendapatkan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya dari nilai...

Read More

MATERI PBJ DASAR BERDASARKAN PERPRES 16/2018

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Oleh karena itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP diatur mengenai SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan mempersyaratkan kompetensi pengadaan bagi...

Read More

PERMEN PUPR 14/2020 PENGGANTI PERMEN PUPR 7/2019 TENTANG "STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA"

Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 64P/HUM/2019  tanggal 3 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (DPP AABI)  atas pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c mengenai segmentasi pemaketan pekerjaan konstruksi Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019. Serta  belum diaturnya mengenai pengadaan langsung dan pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan...

Read More

PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAMPAK COVID19 (BAG-I)

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dikenal sebagai COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit ini di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 20 April 2020, ada 2.426.786 kasus COVID-19...

Read More

SECURITY AWARENESS PENGGUNAAN APLIKASI ZOOM

Munculnya pendemi corona virus Covid-19 menyebabkan penyesuaian kegiatan yang cukup signifikan di berbagai sektor dan bidang pekerjaan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran virus corona adalah himbauan agar tidak keluar dari rumah dan para pekerja termasuk ASN diminta untuk bekerja dari rumah atau biasa disebut work from home (WFH). Agar pekerjaan yang bersifat multi personil seperti rapat-rapat internal maupun eksternal...

Read More

KUMPULAN MATERI SEMINAR ONLINE, WEBINAR, DISKUSI DAN VIDCON MENGENAI PENANGANAN COVID-19

MENYIKAPI PELAKSANAAN PENGADAAN DALAM KEADAAN DARURAT "CORONA" DAN SOLUSINYA Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) pada hari rabu selasa 31 Maret 2020 telah memfasilitasi Webinar gratis dengan narasumber Patria Susantosa, S.Si., M.Si (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKP). Adapun pokok bahasan yang di sampaikan adalah terkait pelaksanaan pengadaan dalam keadaan darurat berdasarkan SE LKPP 3/2020 tentang "Penjelasan Pelaksanan PBJ...

Read More

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SURAT EDARAN TERKAIT PENANGANAN COVID19 (UPDATE)

Dalam postingan blog sebelumnya saya telah merangkum beberapa peraturan perundang-undangan dan surat edaran mengenai percepatan penangan COVID19. Semakin meluasnya wabah COVID19 dan terjadinya krisis baik pada bidang kesehatan berupa krisis peralatan dan bahan penunjang medis menyebabkan pemerintah harus cepat mengeluarkan kebijakan. Oleh sebab itu, maka untuk mempermudah siapapun yang terlibat dalam penanganan COVID19 untuk memperoleh informasi...

Read More

MEMBAHAS FAQ PBJ DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 "KRISIS ALAT PELINDUNG DIRI TENAGA KESEHATAN"

Dalam Frequently Ask and Question (FAQ) Konsultasi dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Darurat Covid-19 LKPP pada angka 10 yaitu untuk penyusunan spesifikasi barang/jasa. Berdasarkan jawaban LKKP, standar Barang/Jasa yang digunakan dalam rangka penanganan Covid-19 ini pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan dari Instansi teknis yang berwenang. Pada saat kondisi darurat ini, salah satu kebutuhan barang/jasa yang sangat di butuhkan oleh...

Read More

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SURAT EDARAN TERKAIT PENANGANAN COVID19

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau yang disingkat COVID19 telah menyebabkan pemerintah Indonesia menetapkan kondisi darurat. Kepanikan terjadi, begitu juga dengan proses pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan COVID19. Dimana ketersediaan barang/jasa berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien positif maupun dalam pemantauan semakin sukar didapatkan serta harganya yang semakin tidak...

Read More