PENANGANAN PERMASALAHAN KONTRAK "SOLUSI PEMOTONGAN ANGGARAN"

Dalam materi yang disampaikan bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP) pada diskusi “Pemberian Kesempatan atau Perpanjangan Waktu Kontrak serta Antisipasi Pemotongan Anggaran” yang diselenggarakan di Gedung LKPP pada tanggal 14 Juni 2017, salah satu revisi dalam perpres 4 tahun 2015 adalah pada pasal 91 dimana kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Pemotongan anggaran merupakan force majeure dalam pelaksanaan kontrak yang banyak di temui hampir pada semua K/L/D/I yang mengakibatkan permasalahan kontrak. Oleh sebab itu diperlukan beberapa alternatif untuk mengantisipasi permasalahan pelaksanaan kontrak atas pemotongan anggaran. Ada 5 (lima) alternatif solusi yang disarankan oleh LKPP yang saya tampilkan pada tabel dibawah ini. 

TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK ALTERNATIF SOLUSI PEMOTONGAN ANGGARAN

No	Alternatif Solusi	Tata Cara	Persyaratan
1	Bayar Hutang	-    Penyedia Barang/Jasa tetap menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tahun anggaran berjalan -    Pekerjaan diserahterimakan 100% (PHO) di tahun anggaran berjalan -    Dapat dilakukan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. -    Sebagian/seluruh pembayaran dibayar pada tahun anggaran berikutnya -    Pembayaran hutang tersebut wajib diaudit oleh Inspektorat atau BPKP	-    Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak. -    Ada pernyataan kesanggupan PA untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran tahun berikutnya. -    Tidak ada kenaikan harga kontrak.
2	Perpanjangan Waktu Kontrak (Extension)	-    Perpanjangan waktu kontrak melampaui tahun anggaran berjalan. -    Pembayaran seluruh/sebagian, dilakukan di tahun anggaran berikutnya. -    Pekerjaan diserahterimakan 100% (PHO) di tahun anggaran berikutnya. -    Pembayaran pada tahun anggaran berikutnya tidak diperlukan Audit.
3	Penghentian Sementara (Postpone)	-    Pekerjaannya dihentikan di tahun anggaran berjalan (pada saat pemotongan), dilanjutkan setelah anggarannya tersedia di tahun anggaran berikutnya; -    Addendum penghentian sementara dan perpanjangan waktu kontrak sampai dengan di tahun anggaran berikutnya; -    Pembayaran prestasi pekerjaan yang ditunda dilakukan di tahun anggaran berikutnya.
4	Optimalisasi	-    Dilakukan optimalisasi penyesuaian ruang lingkup pekerjaan berdasarkan maksimal ketersediaan anggaran. -    Alternatif ini tidak dapat diterapkan untuk kontrak lump sum atau porsi kontrak lump sum untuk kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.	-    Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak; -    Hanya untuk kontrak harga satuan atau porsi kontrak harga satuan apabila menggunakan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan
5	Penghentian kontak permanen (Termination)	-    Apabila 4 (empat) alternative solusi di atas tidak disepakati, maka kontrak dihentikan/diputus dan Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi. -    Pembayaran prestasi pekerjaan agar dilakukan audit oleh Inspektorat atau BPKP.	-    Disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak; -    Penyedia tidak dikenakan sanksi

  

Permasalahan kontrak yang disebabkan peristiwa force majeure akibat pemotongan anggaran dapat diselesaikan dengan 5 alternatif solusi yang di anjurkan oleh LKPP dengan dimana hal yang terpenting adalah alternatif solusi telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

Kontrak yang tidak dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan hingga selesai (bayar hutang, extension, postpone) wajib memperoleh pernyataan kesanggupan PA/KPA untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran tahun berikutnya dan tidak ada tuntutan kenaikan harga kontrak oleh penyedia.

Kontrak yang dilakukan optimalisasi berlaku hanya untuk kontrak harga satuan atau porsi kontrak harga satuan apabila menggunakan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Kontrak yang dilakukan penghentian kontrak (termination) maka penyedia tidak dikenakan sanksi denda. 

 Untuk slide materi dapat di download pada link berikut :

http://www.mudjisantosa.net/2017/06/slide-solusi-kontrak-yang-kena.html 

Read More

PENANGANAN PERMASALAHAN KONTRAK "PEMBERIAN KESEMPATAN ATAU PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK"

Dalam materi yang disampaikan bapak Setya Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP) pada diskusi “Pemberian Kesempatan atau Perpanjangan Waktu Kontrak serta Antisipasi Pemotongan Anggaran” yang diselenggarakan di Gedung LKPP pada tanggal 14 Juni 2017, permasalah kontrak yang terjadi pada K/L/D/I disebabkan :

• Banyak kekeliruan pemahaman antara Perpanjangan Waktu Kontrak dengan Pemberian Kesempatan.
• Banyaknya terjadi sengketa kontrak akibat kekeliruan pemahaman Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan.

Untuk meluruskan hal tersebut dan mempermudah kita dalam memahami mengenai Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan, berikut saya tampilkan dalam bentuk tabel perbandingan Perpanjangan Waktu Kontrak dan Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan.

Tabel Perbandingan Perpanjangan Waktu Kontrak dan 

Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

 

No	Topik	Perpanjangan Waktu Kontrak	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan
1	Definisi	Perpanjangan waktu kontrak dilakukan dengan addendum. Addendum perpanjangan waktu kontrak adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.	Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan adalah pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang/jasa.
2	Dasar hukum	-    Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan terakhir; -    Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis; -    Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	-    Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010; -    Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis -    Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
3	Penyebab	-    Force majeure -    Peristiwa kompensasi -    Perubahan kondisi lapangan	Keterlambatan akibat kesalah penyedia barang/jasa
4	Persyaratan	KRITERIA FORCE MAJEURE -    Ada pernyataan Force Majeure dari instansi berwenang (bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, Kejadian Luar Biasa, dan gangguan industri); -    Untuk Force Majeure diluar yang disebutkan diatas tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang berwenang tetapi diperlukan bukti/data terjadi force majeure misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongan anggaran oleh kementerian keuangan,atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak; -    Kejadian Force Majeure menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. KRITERIA PERISTIWA KOMPENSASI -    PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; -    keterlambatan pembayaran kepada penyedia; -    PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; -    PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan; -    PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; -    ketentuan lain dalam SSKK.	Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran : -    Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak; -    Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan; -    Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan. Pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran : -    Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak; -    Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan; -    Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan; -    Memperpanjang jaminan pelaksanaan (apabila ada); -    Penyedia membuat surat pernyaataan bahwa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan maksimal 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pekerjaan, bersedia dikenakan denda keterlambatan, dan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya; dan -    PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya.
5	Addendum Kontrak	Diperlukan Addendum / Perubahan Kontrak	-    Tidak diperlukan addendum perpanjangan waktu -    Khusus untuk pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran diperlukan addendum perubahan pembebanan anggaran.
6	Kapan dilakukan?	Sebelum kontrak berakhir dan tidak boleh direncanakan dari awal.
7	Jaminan Pelaksanaan	-    Diperpanjang s.d. batas waktu perpanjangan penyelesaian kontrak yang ditapkan dalam addendum kontrak; -    Besaran jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.	-    Diperpanjang s.d. batas waktu sesuai pemberian kesempatan; -    Apabila denda keterlambatan berdasarkan 1/1000 dari bagian kontrak yang belum diselesaikan maka besaran jaminan pelaksana tetap 5% dari nilai kontrak. -    Apabila denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak, maka besaran jaminan dan pemberian kesempatan mengakibatkan denda lebih dari 5%, maka penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% dari nilai Kontrak.
8	Denda Keterlambatan	Tidak dikenakan denda	-    1/1000 per hari dari bagian kontrak apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan; -    1/1000 per hari dari total nilai kontrak, apabila penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tergantung satu sama lain dan tidak memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
9	Berapa lama?	Sesuai  kebutuhan perpanjangan waktu yang diperlukan akibat penyebab perpanjangan waktu.	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

 

PPK sebagai pengendali kontrak wajib memahami perbedaan dan kriteria mengenai perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan agar tidak terjadi permasalah kontrak. Perpanjangan waktu kontrak disebabkan karena karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Perpanjangan waktu kontrak dilakukan dengan addendum/perubahan kontrak. Sedangkan pemberian kesempatan pekerjaan pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang/jasa. Pemberian kesempatan harus berdasarkan analisa PPK bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan.

Untuk slide materi dapat di download pada link berikut :

http://www.mudjisantosa.net/2017/06/perpanjangan-waktu-kontrak-atau.html

Read More